Ketergantungan akan produk impor dan rendahnya akses terhadap komoditas ternak menjadi hambatan bagi optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan peternakan dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia unggul.Karena itu, beberapa aspek pembangunan sub-sektor peternakan perlu mendapat perhatian serius agar dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan nasional.
Kondisi ini menyebabkan rendahnya produksi daging sapi dalam negeri sehingga belum dapat memenuhi permintaan yang cenderung makin meningkat. Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan berbagai terobosan melalui berbagai program pencapaian swasembada daging sapi dengan fokus pada peningkatan produktifitas ternak pada daerah-daerah penghasil sapi termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB).Masalah utama yang dihadapi dunia peternakan NTB adalah rendahnya kelahiran, tingginya kematian pedet dan pertumbuhan yang lambat karena terbatasnya bibit sapi yang berkualitas.Dengan ketersediaan bibit ditingkat peternak dapat menjamin ketersediaan calon induk dan bakalan berkualitas tinggi untuk digemukan dan menghasilkan daging.
Ketersediaan sumberdaya lokal berupa sapi Bali dan sapi Sumbawa merupakan tantangan sekaligus peluang besar bagi Provinsi NTB, yang selama ini dikenal sebagai salah satu produsen utama sapi Bali atau sapi Sumbawa di level nasional. Saat ini, usaha peternakan yang menghasilkan sapi bakalan maupun pembibitan hampir 100 % dilakukan oleh peternakan rakyat yang sebagian besar berskala kecil. Usaha ini biasanya merupakan usaha sampingan dan terintegrasi dengan kegiatan lainnya, sehingga fungsi sapi menjadi sangat komplek dalam menunjang kehidupan peternak.Disamping itu sistem perdagangan ternak, PERDA dan kebijakan yang dijalankan di beberapa daerah sumber bibit dikhawatirkan telah mengakibatkan seleksi negatif, karena ternak yang berkualitas tinggi akan terjual atau terpotong.
Dalam kondisi seperti ini, seharusnya usaha pembibitan ternak milik pemerintah pusat (Balai Pembibitan Ternak Unggul/BPTU) dan daerah yang terletak di beberapa propinsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat menjadi ujung tombak dalam upaya perbaikan mutu genetik ternak dengan menerapkan teknologi dan berbagai hasil penelitian yang telah direkomendasikan. Usaha pembibitan sapi potong milik swasta belum berkembang dengan baik, karena pembibitan membutuhkan waktu yang cukup lama dapat memberikan keuntungan sehingga swasta lebih cenderung bergerak pada usaha penggemukan. Usaha penggemukan akan tumbuh dengan baik jika didukung oleh usaha pembibitan untuk menghasilkan bakalan yang bermutu. Oleh karenanya harus ada lembaga atau perusahaan yang bergerak dibidang pembibitan untuk menghasilkan bibit sapi betina maupun jantan yang bermutu tinggi. Untuk itu, diperlukan pengembangan instalasi perbibitan yang sudah melembaga seperti BPTU-HPT Denpasar yang fokus pada pengembangan bibit sapi Bali merupakan ternak asli Indonesia.
BPTU-HPT Denpasar Bali, merupakan Unit Pelaksana Teknis, Direktorat Jemderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian yang merupakan lembaga pembibitan ternak dengan wilayah kerja meliputi sebagaian besar wilayah Indonesia. BPTU HPT Denpasar Bali merupakan satu satunya UPT Pembibitan ternak di Indonesia yang dikhususkan untuk memproduksi bibit sapi potong jenis Sapi Bali. Sebagai salah satu instalasi BPTU-HPT Denpasar, Breeeding Centre Dompu diharapkan dapat memberikan peran strategis dalam pengembangan usaha peternakan nasional untuk memproduksi sumber bibit sapi Bali serta pelestarian plasma nutfah ternak sekitarnya yang belum ada lembaga yang menanganinya seperrti sapi Sumbawa, Kerbau sumbawa dan Kuda Sumbawa, sebagai sebagai ternak asli Indonesia dan sudah ditetapkan dengan keputusan Meneteri Pertanian. Peran dari Breeding centre Dompu, selain untuk memproduksi bibit ternak sebagai tupoksi utama, juga diharapkan menjadi centre of knowlage transfer pengelolaan usaha peternakan yang baik.
Kondisi saat ini dirasakan peran dari Instalasi BPTU HPT Denpasar di Kabupaten Dompu ini belum dirasakan. Pola pemeliharaan ternak belum mengacu pada standar manaejmen mutu ISO 9001:2015 yang mesti dipenuhi sebagai salah satu pusat pembibitan menyebabkan instalasi ini belum dapat mengeluarkan ternak dengan kualitas bibit.Sektor peternakan memiliki peranan penting dalam mewujudkan bangsa yang sejahtera dalam bidang perekonomian dan ketahanan pangan yakni sebagai penyedia sumber protein hewani. Namun, kebutuhan dasar akan pemenuhan kebutuhan protein hewan belum tercukupi secara mandiri. Selain itu, akses terhadap produk-produk peternakan masih rendah karena harganya belum terjangkau oleh masyarakat secara keseluruhan. Ketergantungan akan produk impor dan rendahnya akses terhadap komoditas ternak menjadi hambatan bagi optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan peternakan dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia unggul. Karena itu, beberapa aspek pembangunan sub-sektor peternakan perlu mendapat perhatian serius agar dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan nasional.
Stakeholders yang terlibat: Kepala Balai, Subkoordinator Pelayanan Teknis, Subkoordinator Sarana dan Prasarana, Subkoordinator Informasi dan Jasa Produksi, Pengelola Sistem/Fungsi Kepatuhan Instalasi Dompu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Staf Ahli Bupati, Kepala Bidang Budidaya Ternak, Kepala Bidang Pakan.
Dengan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 ini dihasilkan :
Tersedianya suatu pengaturan sistematis dan visualisasi bagaimana penyelenggaraan produksi dan pelayanan bibit ternak dan bibit hijauan pakan ternak.
Tersedianya suatu kendali sistematis dari realisasi produk, proses dan pelayanan.
Jaminan proses yang sistematis dari realisasi produk, proses dan pelayanan.
Fokus pelayanan kepada stakeholders dan masyarakat, serta seluruh unsur dalam organisasi terkait yang terlibat dan konsen dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu yaitu pedoman mutu, prosedur-prosedur operasional, instruksi-instruksi kerja pada semua tahap proses kegiatan, format rekaman yang digunakan dalam pelaksanaan tugas, serta dokumen dokumen pendukung lainnya
